Environment Watch: Jombang farmers strive for water reserves

Agnes S. Jayakarna, The Jakarta Post, Jombang | Fri, 12/31/2010 10:10 AM | The Archipelago

Villagers in Jombang, East Java, have been taking the initiative for the past ten years in a bid to preserve their water reserves as well as the environment.

They started their planting campaign in 2000 following a difficult drought the year before.

“In 1998, the water in a number of springs in Wonosalam was depleted for a long time. At that time illegal logging was rampant. In 2000, we decided to revamp the damaged areas,” Panglungan village resident Wagisan, 46, said.

Wagisan and his fellow farmers formed a group to protect their water sources.

The group formed two months later when residents met and decided to work together to preserve the water in the area.

There are 44 springs in Wonosalam. Two are found in the hamlet of Mendiro, which is the main source of clean water for 87 families that require it for the daily needs like drinking, cooking, washing and bathing.

Wagisan said efforts to protect water sources were urgently needed given the fact that Wonosalam is located on a high plain in Jombang at the foot of a forest conservation area managed by the East Java Forestry Office. Wonosalam is surrounded by forests managed by state forestry firm Perum Perhutani.

Recently, Wagisan was preparing hardwood and rare fruit tree seedlings in the yard of his home, which also functions as the group’s base.

The various plants should be able to absorb up to 10,000 gallons of water when they each reach 50 centimeters in diameter, he said.

“The kuwang tree, for example, is able to retain a lot of water. It’s not surprising that the kuwang trees here sometimes emit water,” Wagisan said.

He said Wonosalam residents had been striving for quite a long time to preserve the springs by planting trees in damaged areas and near water sources, and by managing spring and river water usage.

According to group member Sudarsono, people are aware of the importance of protecting forests and have enjoyed the fruits of their labor ever since they started reforesting in 2000.

The water levels in a number of springs that were once depleted had now returned to normal and have even increased.

“The condition of the springs has improved and can now serve as a source of clean water for local residents,” Sudarsono said.

To channel water from the springs, residents installed a pipeline to reservoirs in their hamlets, from which residents channel water to their own homes.

According to Ecology and Wetland Conservation Institution (Ecoton) executive director Prigi Arisandi, whose group is currently counseling farming communities and residents in Wonosalam to preserve springs, the springs and rivers in Wonosalam make up part of the sources for the Brantas River.

The Brantas River, one of the main water sources for people in Surabaya, Sidoarjo, Gresik and surrounding areas, originates from the East Java mountains Wilis, Kelud, Kawi, Penanggungan, Arjuna, Semeru, Seloringgit and the Wonosalam mountain range.

Prigi said people need to share in the responsibility of preserving forests to ensure there are sufficient water reserves for everyone.

Source : http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/31/environment-watch-jombang-farmers-strive-water-reserves.html

 

Brantas Community

Saat ini sedang mengalami masalah kompleks. Jombang menjadi salah satu wilayah penting bagi kelestarian Sungai Brantas karena dari Kabupaten Jombang terdapat lebih dari 40 Mata air yang setiap hari mengalir mengisi badan air Kali Brantas. Namun masalah besar juga berasal dari Jombang yaitu banyaknya aktivitas penambangan pasir illegal, alihfungsi kawasan hulu menjadi lahan budidaya, pencemaran limbah cair industri dan rumah tangga. Diperlukan upaya bersama antara Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama mengentaskan Kali Brantas dari Pencemaran. Atau lahirnya sosok-sosok yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan Kali Brantas.
Inisiatif gerakan penyelamatan Brantas kini mulai muncul di Jombang, dimulai dengan11 sekolah yang telah mendeklarasikan jaringan pelajar peduli Brantas (JPPB)yang kemunculannya didukung oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jombang. Anggota Anggota JPPB dari pelajar yang berasal dari sekolah yang ada disepanjang kali Brantas di wilayah Jombang. Inisiatif gerakan ini merupakan gagasan Amirudin Mutaqien yang juga direktur eksekutif Padepokan Wonosalam Lestari (PWL). Tujuan gerakan ini adalah menjadi wadah bagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam penyelamatan Kali Brantas.”Kali Brantas saat ini sedang sakit dan dibutuhkan kepedulian semua fihak, anak dan pemuda selama ini menjadi korban dari pencemaran lingkungan,” Ungkap Amirudin, lebih lanjut ia memaparkan bahwa kondisi air Brantas yang tercemar dan berdampak pada menurunnya kesehatan bagi anak dan pemuda yang tinggal di DAS Brantas. Selain di wilayah Kota Jombang upaya penyadaran yang dilakukan Amirudin diaplikasikan dengan mendirikan PWL di Desa Wonosalam.” Saya ingin menjadikan PWL menjadi wadah untuk belajar tentang pendidikan lingkungan dan pelatihan untuk konservasi dimana tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku masyarakat untuk lebih menghargai air dan menjaga kelestarian hutan,” ujar Amirudin Mutaqien.
Salah satu mitra PWL yang aktif menterjemahkan misi konservasi adalah SMPN 1 Wonosalam salah satu anggota Jaringan pelajar Peduli Brantas yang lokasinya berada di kawasan penyangga Taman hutan Raya R Suryo saat ini sedang melakukan kegiatan penyelamatan sumber – sumber air di wilayah wonosalam. “Keprihatinan terhadap banyaknya sumber air yang hilang. membuat anak – anak didik kami membentuk Klub Konservasi mata air , bekerjasama dengan PWL kami mengidentifikasi dan memantau kualitas sumber air yang ada di kecamatan,” Ungkap Kukuh Irijanto SPd Guru Biologi SMPN 1 Wonosalam.
Amirudin juga membentuk kelompok Brantas Community sebagai wadah gerakan anak muda di sepanjang Kali Brantas.” Brantas Community saat ini menjadi jaringan informasi kegiatan-kegiatan anak muda penyelamat brantas di Batu, Malang, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto dan Gresik,” ujar Amirudin Mutaqien alumni Teknik Lingkungan UPN Surabaya.
“Kita tidak bisa hanya menunggu Pemerintah untuk menyelamatkan Kali Brantas, harus ada inisiatif atau contoh untuk menggugah kesadaran masyarakat,” Ujar Amirudin menjelaskan alasannya mengajak anak-anak untuk kampanye penyelamatan Brantas. “kita masih bisa menaruh harapan pada gerakan-gerakan anak muda yang secara sporadis dilakukan disepanjang DAS Brantas, kegiatan-kegiatan ini sifatnya sederhana, skala kecil, mudah dilakukan namun yang menjadi kekuatan kegiatan ini adalah “empati dan Tekun”. Ujar Amirudin Mutaqien, ia juga menambahkan Kegiatan anak muda ini dilandasi oleh empati, berangkat dari hati yang prihatin dan sedih dengan kondisi lingkungan Brantas yang terus mengalami kerusakan dan kekawatiran akan dampak yang nantinya akan terjadi, menyadari akan keterbatasan yang dimiliki maka kegiatan yang dilakukan dilaksanakan secara tekun, berkesinambungan terus-menerus. “Gerakan-gerakan Brantas Community ini sebenarnya harus membuat masyarakat kini malu karena perilaku kita telah menciptakan kerusakan bagi lingkungan khususnya Kali Brantas, sungai yang menjadi sumber kehidupan,” Ujar Amirudin Mutaqien
Ia mengingatkan bahwa Brantas adalah sumberdaya alam yang seharusnya bukan hanya menjadi hak kita untuk memanfaatkannya tetapi ada hak generasi yang akan datang untuk bisa menikmati dan memanfaatkan air Brantas untuk kebutuhan mereka
“Kami mengundang warga Brantas untuk bergabung dalam http://brantas-community1.blogspot.com, semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan Brantas,” Ujar Amirudin mutaqien yang akan terus semangat membuat perubahan yang lebih baik di Kali Brantas, Selamat berjuang kawan.

ECOTON SOMASI MENTERI LINGKUNGAN

Ecoton merasa perlu untuk memberikan Somasi Kepada menteri negara Lingkungan hidup karena kelalainnya meninggalkan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang PSDA 7/2004, PP pengelolaan Sumberdaya air 42/2008 utk melakukan pengelolaan Kali Brantas.
Fakta yang ditemukan ecoton adalah :
1. Status Kali Brantas Cemar berat 2008-2010 (data PJT 1, BLH Propinsi dan pantauan ecoton)
2. 21 industri pelanggar baku mutu yang terjaring pada 2009 masih juga melakukan pelanggaran pada pemantauan jasa Tirta 2010
3. Kali brantas belum ditetapkan kelas peruntukkkannya dan belum dihitung daya tampung dan penetapannya, padahal sejak 2008 Kali Brantas ditetapkan sebagai sungai strategis nasional
4. Pemerintah belum membentuk Dewan Sumberdaya Air Kali Brantas

dari fakta tersebut ecoton menyimpulkan bahwa
a. pemerintah telah lalai tidakmelakukan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran kali brantas
b. Pemerintah tidak melakukan upaya antisipasi dengan belum menetapkkan peruntukkan kelas air dan daya tampung kali brantas
c. Pemerintah menempatkan warga DAS brantas dalam bahaya karena sebgaian PDAM di DAS brantas mengambil air Kali Brantas sebagai bahan baku nya
d. warga negara seharusnya dilindungi hak nya untuk memperoleh akses air bersih namunsejak 2008 hingga kini pembiaran yang dilakukan menyebabkan Kali Brantas tercemar.
e. Pemerintah, khususnya Menteri Lingkungan Hidup mengabaikan kondisi Kali Brantas

ecoton menuntut PANCA MEMAYU HAYUNING BRANTAS, upaya untuk melestarikan fungsi ekologis brantas, salah satunya dengan melakukan upaya antisipasi pencemaran air dengan menetapkan kelas peruntukkan dan penetapan daya tampung Kali Brantas.

Untuk itu ecoton memberi batas waktu hingga 90 (sembilan puluh) hari sejak senin 9 agustus 2010 agar Kementrian lingkungan hidup memenuhi tuntutan ecoton.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan antar generasi dalam memperoleh hak pengelolaan sumberdaya air Kali Brantas.

Sekolah Inisiator penyelesaian Krisis Lingkungan Gresik

Kabupaten Gresik saat ini sedang mengalami eksploitasi sumberdaya alam dan industrialisasi yang menimbulkan perubahan dan pencemaran lingkungan, di Utara rencana reklamasi pantai di Teluk Lamong dan keberadaan belasan pelabuhan serta pembuangan limbah dipesisir gresik berpengaruh signifikan pada kualitas perairan pantai, Eksploitasi gunung-gunung kapur rawan menimbulkan pencemaran udara, industrialisasi di Gresik Selatan sering menimbulkan keresahan masyarakat dan tercemarnya sumber-sumber air. Dalam Kondisi krisis seperti ini dibutuhkan peran aktif semua pihak di Gresik untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah lingkungan yang sedang dihadapi selain ancaman pemanasan global.

Untuk merespon kondisi lingkungan gresik yang sedang krisis, Ecoton (Lembaga Kajian Ekologi dan konservasi Lahan Basah) dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mengadakan acara Training Detektif Lingkungan yang diikuti oleh 30 Pelajar dari SMAN 1 Manyar, SMAN 1 Wringinanom, SMAN 1 Driyorejo, SMAN 1 Kebomas, SMPN 2 Kebomas, SMPN 1 Kedamean dan satu sekolah dari Jombang SMPN 1 Diwek. Kegiatan yang diadakan selama dua hari 27-28 Maret 2010 berlokasi di PPLH Seloliman Trawas didukung oleh PDAM Kota Surabaya dan Ecosystem Grant Programme The Netherlands.

Kegiatan training mengetengahkan Ide inovatif tentang Sekolah Inisiator penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dengan prinsip keadilan antargenerasi (Simple). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BLH Kabupaten Gresik Drs Sumarsono MM, Drs Syamsuddin MPd penggagas ide Simple, Daru Setyo Rini Ssi, Msi, Dipl ME pakar lingkungan hidup Jawa Timur dan Andreas Agus Kristanto Pemerhati Sekolah Adiwiyata-ecoton.

Kegiatan training ini mempromosikan gagasan Simple yang bertujuan untuk
1. Mendorong warga Sekolah (pengambil kebijakan sekolah, Guru, karyawan & murid) untuk proaktif mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup disekitar sekolah.
2. Mendorong sekolah untuk proaktif menganalisa dan memberikan solusi penyelesaian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.
“Diperlukan partisipasi sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik untuk mengambil peran memikirkan solusi terbaik untuk permasalahan lingkungan di Gresik, sebagai wujud kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan.” Ungkap Drs Syamsuddin MPd lebih lanjut ia menambahkan bahwa Simple memberi peluang siswa untuk mengembangkan diri dan kemapuan analisis serta berfikir solusi.

Save Kali Surabaya, the last river

Ecological Observation and Wetlands Conservation (ecoton) sued the Provincial Governor and BAPEDAL (environmental management agency) of East Java for neglecting to enforce existing water quality laws and ignore the dumping of untreated industrial waste into Surabaya River. The main support is from NGO called LBH Surabaya as a legal aid organization that served as our legal representative for free. They help us to prepare all the legal documents for the court. We also have many support from some community groups, NGO friends, university researchers, media and even from some ‘good’ BAPEDAL staffs as well. They gave us supporting words and suggestion. But, Many of public components were pesimistic to our legal action since they still doubt on the legal institution process and courts in Indonesia.
POWER OF COURT
The lawsuit was the first of its kind in East Java against a Governor and which sought to change public policy. The court ordered the Governor to formulate a decree and set a total maximum daily load[1] for the Surabaya River, as well as establish a system for monitoring the maximum daily load. Both of these orders must be in place within the next twelve months. This is a win for Ecoton, communities around the Surabaya and the environment, all which are negatively affected by the high level of water pollutants, especially mercury.
the Total Maximum Daily Load (TMDL) is a calculation of the maximum amount of a pollutant that a waterbody can receive and still meet water quality standards, and an allocation of that amount to the pollutant’s sources. Water quality standards are set by States, Territories, and Tribes. They identify the uses for each waterbody, for example, drinking water supply, contact recreation (swimming), and aquatic life support (fishing), and the scientific criteria to support that use. A TMDL is the sum of the allowable loads of a single pollutant from all contributing point and nonpoint sources. The calculation must include a margin of safety to ensure that the waterbody can be used for the purposes the State has designated. The calculation must also account for seasonal variation in water quality.
Surabaya river is a source of water that is in four regency/municipal and must be regulated with the provincial regional regulation (according to the Government regulation of the republic of Indonesia Number 82 of 2001) but unfortunately Since 1987 East Java Provncial government never stipulated the water classes for Surabaya river. We ask the government to set up the new water classes for Surabaya River that suitable with present condition. Our recent win in the dispute against Provincial Governor of East Java is important to the community and sets a precedent in East Java. It was a great success that the Judges Committee in the trial support Prigi’s Claims and ordered Governor to commence the regulation for proposed water use of Surabaya River that already old fashioned, since the regulation was made in 1987 and the present situation is not applicable anymore. The Environmental Impact Management Board in East Java Province also agree to assess total maximum daily load of Surabaya River and commence the total maximum daily load of Surabaya River to be used as reference for further industrial development plan and releasing waste disposal permit in Surabaya River watershed. Even more he has influenced MUI or Indonesian Islamic Leader Board to issue Fatwa or moslem commandment that forbid people to dispose waste directly without treatment into Surabaya River.

TAKE ACTION
It is ultimately expected that the governor or regent, according to their authority, will take action for a polluter to be prosecuted. The problem of accountability for steps up to that point is very unclear. Provincial authorities hold municipal government responsible for not having commitment or capacity to address the issue of urban and industrial pollution, while municipalities and other stakeholders consider the governor too inaccessible to call upon to address it. There is also a problem of weak penalties for those industries that are prosecuted, which does not make polluting prohibitive. When asked how they might envision the possibility of tackling industrial pollution, PJT I staff would like to see the polluter-pays-principle as an instrument to encourage industries to limit their level of pollution to that agreed to in their license. Monitoring, charging a fee for pollution, and having a strong pollution law would all help to improve treatment facilities and to give industries incentive for treatment. There is a legal basis for water pollution fees in Government Regulation No. 6/1981 (and also PP 82/01), which stipulates that a contribution to fund water resources infrastructure O&M can be collected as a payment from those industries whose activities have polluted water bodies within PJT I’s jurisdiction. The national government is currently trying to set up further enabling legislation for regional and local government wastewater disposal licensing and fee collection for all river watersheds. Hopefully this will be piloted in the Brantas watershed with PJT I playing a major operational role through an operational concession from the Provincial Environmental and Pollution Control Office. In this context it is important to note that the water supply companies, which would usually have a major incentive to improve wastewater treatment, are only responsible for water supply. Thus, their incentives, like those of every other stakeholder, lie in hoping for the province to undertake needed investments and to enforce regulations.

POSITIVE CHANGE
The decision court against government is the first in Indonesia that order the Governor to assess TMDL of Surabaya River. This decision is a small positive change toward river protection in Indonesia. Many people in Indonesia will monitor this decision and its enforcement.

Generally, the Governor through BAPEDAL East Java will take legal action against the polluter industries. But the law enforcement for the polluter industries is not effective due to corruption by some officers in legal institutions. Some legal process for pollution cases often stopped by the police or court, due to lack of evidence, such as the cases of Surabaya River pollution by a paper factory and the decision tend to be unfair since the pollution impacts by the factory is clearly visible and the paddy field used the water has destructed and failed to produce rice. If the case end in court, the result of court decision do not prevent the polluter industry to re-pollute because the fines is very cheap that maximum charge is only IDR 5 million or USD 560. The companies prefer to pay money to the police or pay the fines than to provide a lot more money to build and operate a waste water treatment plan. There was a case in Semarang City at Central Java Province where the court won the claims of a fish pond farmer against an industry that the company has to pay compensation for the fish pond pollution total IDR 1,1 billion.

Governor Imam Agree to Fulfill Ecoton’s Petition

Governor of East Java finally agree to fulfill petition from Ecoton, an organization for ecological observation and wetland conservation. In the continuation trial between Ecoton and Governor of East Java Province at Regional State Court in Surabaya yesterday, both parties agree to
resolution.
Through his legal representative, Djoko Mardiono, Governor Imam Utomo (defendant) agrees to fulfill 2 of 3 petitions from Ecoton (plaintiff). “If both parties agree for resolution, we will articulate the agreement in
the final decision on next 10 April,” said the Chief of Judges Committee.The Judges Committee orders Governor to formulate Governor Decree to setting up total maximum daily load of Surabaya River and commence the proposed water use of Surabaya River up to six months after inauguration
of Regional Regulation East Java Province No.2 / 2008 about water quality management and water pollution control in East Java Province.
The judge committee orders Badan Pengendalian Dampak Lingkungan or Environmental Impact Management Board in East Java Province to immediately setting up guidance for counting total maximum daily load of Surabaya River and commence the total maximum daily load of Surabaya River as
Governor Regulation not exceeding 12 months after commencing Regional
Regulation East Java Province No.2 / 2008.
The judge did not fulfill the third petition of plaintiff that request the Governor to shut down the polluter industries in Surabaya River watershed. However, alternatively, Governor agreed to punish the polluter industries that break the regulation in waste water disposal or dispose hazardous
waste into Surabaya River.
Principally, all of our petition pointers have been responded. While waiting for the implementation, we agree to resolution, “said Director of Ecoton, Prigi Arisandi. Djoko said that Governor will immediately implement the resolution agreement with the plaintiff party.
The legal representative of Ecoton, Muhammad Syaiful Aris said that if the time limit stated above is exceeded and the defendant do not fulfill the resolution, we will consider the Governor as wanprestasi or break the resolution, and we will sue him again.
According to Aris, Governor’s initiative to resolution with the plaintiff to improve public policy is the first time happened in East Java and we appreciate this decision, he said.
The legal action by Ecoton to Governnor was started from the Ecoton’s anxiety that notice Governor to not having commitment on Surabaya River safety. Although, according to Prigi, Governor should enforce National Government Regulation No. 82/2001 concerning water quality management and water
pollution control. According to Prigi, since 1987, the Governor of East Java has never been
issuing new regulation to protect Surabaya River. “Even in Governor Imam Utomo leadership since 2001,”he said.
Based on a study of Ministry of Environment Indonesia, said Prigi, Surabaya River is soaked with 74 tons of hazardous waste every day.“Ideally it is only 30 ton of waste per day. So, even if the present waste
load is reduced to 50%, it is not enough, “he said. The solution is to shut down some factories or relocation.” The water pollution load of Surabaya River, said Prigi, about 85% of the
load generated by 4 paper factories and 1 MSG factory.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.