BONGKAR! PENYELEWENGAN DINAS PENGAIRAN JATIM

 
Saat ini daerah bantaran disepanjang Kali Surabaya diluar wilayah Kota Surabaya sedang ramai mengalami penjarahan. Penjarahan yang terjadi berupa perusakan fungsi ekologis bantaran sungai yang diubah menjadi kawasan terbangun seperti lapangan Sepak Bola, bangunan pasar/ruko dan bangunan industri. Saat ini sedang didirikan beberapa bangunan dibantaran Kali Surabaya, meskipun berkali-kali ecoton (Lembaga kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) melaporkannya kepada Dinas PU Pengairan, Komisi D DPRD Propinsi Jawa Timur dan Asisten 2 Propinsi Jawa Timur namun aktivitas pembangunan ini masih saja terjadi. Dari pantauan POSKO P4B ( Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Bantaran) Kali Surabaya Bangunan-bangunan yang menyalahi pemanfaatan bantaran adalah :
1. Bangunan Futsal di Gunungsari (Lokasi : dibawah Tol Waru-Gunungsari), bangunan futsal ini bahkan menjorok kebadan air Kali Surabaya, gedung sudah beroperasi.
2. Bangunan Futsal PT Suparma, (Lokasi : Kelurahan Warugunung), bangunan ini sejak 2003 sudah mulai dipagari dan mulai dibangun fasilitsa futsal sejak juni 2008 dan saat ini sedang pada taraf finishing, rencananya akan dibuka untuk umum pada Oktober 2008
3. Pasar Desa Cangkir (Lokasi : Dusun Wates KM 20), meskipun bangunan ini terletak diatas bantaran Kali Surabaya namun Pemerintah Desa bersikeras memiliki Sertifikat. Bahkan Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan ijin mendirikan bangunan pasar diatas bantaran Kali
4. Bangunan gudang/pabrik dan jembatan PT Multi Manau Indonesia (Lokasi : Kali Tengah) sejak 2005 ecoton telah mengirimkan surat kepada PU pengairan Jatim untuk melakukan penertiban namun sampai sekarang Dinas PU pengairan belum melakukan rencana pembongkaran, bangunan ini berpotensi menimbulkan banjir di kawasan Driyorejo.
(Foto-foto terlampir)
Dinas PU Pengairan Jawa Timur selama ini memang terkesan melindungi aktivitas pembangunan rumah tinggal dan tempat usaha disepanjang Kali Surabaya, ada indikasi kuat bahwa pendirian bangunan ini dengan sepengetahuan pejabat pengairan namun tidak adanya sanksi berupa pembongkaran atas bangunan-bangunan diatas bantaran membuat bangunan tempat tinggal dan tempat usaha menjamur diatas bantaran Kali Surabaya. Bangunan-bangunan seperti tempat usaha, tempat tinggal, pabrik dan mess karyawan yang ada umumnya berdiri diatas lahan bantaran kali yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Kep Gub 134/1997 tentang peruntukkan tanah pada daerah sempadan sungai Surabaya yang melarang berdirinya bangunan diatas tanah bantaran, sebagaimana diatur dalam pasal 5 : Pada daerah sempadan sungai dilarang : (b). Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha.
Dan mengacu pada perlindungan kawasan sempadan sebagai kawasan lindung yang telah diatur dalam UU 41/1999, PP 47/1999, Keppres 32/1990, (kota: PP 63/2002, & Permendagri 1/2007) . Bahkan lebih detail dijelaskan dalam PERDA PROVINSI JATIM yang baru (saat ini masih dilakukan koreksi di Depdagri) TAHUN 2007 Tentang Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo PASAL 13 menyebutkan bahwa Tanah pada daerah sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo Diperuntukkan bagi keperluan : A . Operasi dan pemeliharaan sungai ; B . Tempat penimbunan hasil sementara pengerukan sungai ; C . Pembuatan bangunan sungai dan bangunan – bangunan pengairan ; D . Bangunan pengelolaan sungai ( utilitas sungai ) ; E . Bangunan pengambilan dan pembuangan air ; F . Bangunan fasilitas umum ; G . Kawasan pemukiman terbatas, H . Ruang terbuka hijau dan / atau jalur hijau . Namun kenyataannya banyak ditemukan bangunan pabrik dan pemukiman baru

Data Penggunaan Lahan Bantaran Kali Surabaya
Jumlah bangunan (pabrik, tempat ibadah, mess perusahaan, tempat tinggal)
di Wilayah Mojokerto 68 bangunan
di wilayah Sidoarjo 1855 bangunan
diwilayah Gresik 1191 bangunan
diwilayah Surabaya 3678 bangunan
Sumber : Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur

Mengacu kepada Perda Prop. Jatim No.23 th. 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur mempunyai fungsi Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi sumber sumber air atau saluran irigasi lintas Kabupaten / Kota ;

Ecoton mendesak kepada DPRD Propinsi Jawa Timur mengusut tuntas penyelewengan kewenangan (tugas dan Fungsi) dinas Pekerjaan umum Pengairan Jawa Timur yang tidak melakukan upaya penertiban berupa pembongkaran bangunan industri dan bangunan baru diatas bantaran Kali Surabaya. Untuk itu DPRD harus memanggil Kepala Dinas PU Pengairan Jawa Timur Ir. H. Mustofa Chamal Basya, MM yang telah lalai melakukan kewajibannya, (senin 15/09/08 ecoton akan mengirimkan surat desakan kepada Gubernur Jatim dan Ketua DPRD Jatim)

Ecoton untuk akan mengambil langka hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh Dinas PU pengairan Jatim karena selama ini mengabaikan surat pengaduan ecoton atas tindakan pelanggaran pemanfaatan bantaran. (ecoton akan mengirimkan somasi kepada kepala dinas PU Pengairan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: