HUTAN TANI BANTARAN

Pendirian bangunan bantaran Kali Surabaya semakin tak terkendali. Dua tahun lalu tercatat 8.674 bangunan berdiri disepanjang Kawasan lindung Kali Surabaya (Kompas Jatim, Rabu, 28/1/2009). Fakta ini mengindikasikan tidak adanya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Bantaran Kali Surabaya oleh Pemerintah. Diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan bantaran.
Pengelola Daerah Penguasaan Sungai (DPS)
Dalam PP 35/1991 dijelaskan bahwa Sungai dikuasai oleh Negara, pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DPS dan daerah manfaat sungai seperti bantaran sungai dan sempadan sungai dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan Kali Surabaya telah dilimpahkan kepada Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang. Khusus untuk Kali Surabaya, Kali Porong, Kali Wonokromo dan Kali Kedurus, Pemprov Jatim sudah mengeluarkan sebuah kebijakan pengelolaan dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 134/1997 tentang peruntukkan tanah pada daerah sempadan di keempat sungai tersebut. Dalam Kep Gub ini dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan bantaran dan sempadan sungai (daerah penguasaan sungai/DPS) harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Gubernur dan harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari PJT 1 Malang, sedangkan untuk tugas pengawasan, penertiban bangunan yang melanggar dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan Jatim dan PJT 1 Malang dan melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
Data Penggunaan Lahan Bantaran Kali Surabaya Sebelum 2007
No Jenis Penggunaan Lahan Mojokerto Sidoarjo Gresik Surabaya
1. Tempat Usaha 19 217 49 260
2. Tempat Tinggal 49 1629 1125 3367
3. Pabrik 9 17 50
4. Mess karyawan Pabrik 1
Jumlah bangunan 68 1855 1191 3678
Sumber : Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur
Fakta dilapangan yang menunjukkan semakin banyaknya bangunan di DPS Kali Surabaya yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa Pemprov Jatim mentelantarkan DPS Kali Surabaya karena tidak ada upaya serius untuk mengendalikan kegiatan penjarahan DPS Kali Surabaya. PU Pengairan dan PJT 1 Malang seakan tidak ada, bahkan melegalkan maraknya penjarahan DPS. Akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi atas tindakan penjarahan DPS kali Surabaya maka akhir-akhir ini penjarahan DPS marak kembali danlebih terorganisir. Sepanjang tahun 2008 ini aktivitas penjarahan besar-besaran terjadi di Daerah Warugunung Surabaya, lahan DPS diubah menjadi lapangan Futsal dan pertokoan, di Desa Cangkir penjarahan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengubah lahan DPS menjadi pasar, di Desa Driyorejo Sebuah industri berdiri diatas badan air sekaligus memanfaatkan DPS menjadi bangunan pabrik dan yang terkini adalah pembukaan areal peternakan dan penggembalaan sapi potong di Desa Tanjungsari. Diperlukan upaya serius untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan DPS Kali Surabaya, karena selama ini pelaku penjarahan merasa tidak melanggar karena Pemerintah membiarkan saja penjarahan-penjarahan sebelumnya. Padahal kegiatan-kegiatan penjarahan lahan DPS dan mengubahnya menjadi bangunan permanen adalah sebuah kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sumberdaya air hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana lingkungan. Dalam Undang-undang Pengelolaan Sumberdaya Air Pasal 94 mengatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumberdaya air dapat dipidana dengan penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak 1 miliar.
Hutan Tani Bantaran
DPS Kali Surabaya berfungsi sebagai kawasan lindung yang berperan untuk cathment area (daerah resapan), banjir yang melanda Pasuruan dan Tulungagung diakibatkan hilangnya resapan air yang menyebabkan badan air tidak mampu menampung volume air yang seharusnya bisa disimpan dalam tanah. Bantaran sungai dalam PP 35/1991 tentang Sungai memperbolehkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan masyarakat tanpa merusak fungsi sungai, contoh kegiatan yang diperbolehkan adalah tanaman semusim. Untuk menyelamatkan DPS Kali Surabaya yang masih tersisa di Wilayah Sidoarjo dan Gresik, Pemprov harus proaktif melibatkan masyarakat yang berada disekitar sungai dimana daerah DPSnya masih belum dijarah.Dibutuhkan pendekatan pemanfaatan bantaran dengan melibatkan masyarakat dan tidak menganggu fungsi ekologis sungai. Pendekatan ini bisa disebut hutan tani bantaran (HTB) yaitu penggunaan lahan bantaran yang mampu menjaga fungsi cathment area dengan cara menghutankan kembali bantaran sungai namun dilain fihak juga memberikan ruang bagi budidaya tanaman pertanian yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar sungai. Masyarakat bisa memanfaatkan dan mengelola DPS dengan tanaman heterogen terdiri dari tanaman yang bernilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan warga seperti tanaman semusim yang umum dikembangkan jagung, kacang tanah, terung, Lombok, tomat dan ketela pohon, tanaman lain yang juga harus ditanam dalam satu lahan yang dikelola adalah tanaman berfungsi ekologis tanaman yang memiliki perakaran kuat dan menahan longsor bibir sungai seperti bambu dan waru. HTB merupakan sistem pengolahan lahan bersama antara Masyarakat, Pemerintah Desa , PJT atau Pengairan dan fihak ketiga. Untuk mengantisipasi pemanfaatan bantaran diluar HTB maka harus dibuatkan nota kesepahaman antar fihak sesuai dengan kompetensinya. Fihak ketiga seperti Sekolah sekitar sungai yang bisa memanfaatkan HTB sebagai laboratorium alam, untuk belajar cara bercocok tanam, eksplorasi keanekaragaman hayati di bantaran sungai, perguruan tinggi bisa membantu melakukan asistensi optimalisasi hasil tanaman yang dibudidayakan atau pengelolaan hasil panen menjadi produk pangan olahan sedangkan Perusahaan-perusahaan sekitar sungai yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) dapat memberikan bantuan dana bergilir untuk awal pengembangan program HTB selama 2 tahun, berupa pengadaan bibit, perawatan dan pengolahan hasil panen. Dengan model HTB masyarakat akan secara swadaya ikut membantu mengawasi pemanfaatan bantaran sungai agar bantaran Kali tidak terlanjar dan terjarah

Pemancangan papan hutan tani bantaran di desa sumengko

Pemancangan papan hutan tani bantaran di desa sumengko

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: