PENERTIBAN SEMPADAN SUNGAI

Pelaksanaan Penertiban Sempadan Sungai
Pemerintah Kota Surabaya akhirnya merealisasi rencana penertiban sempadan sungai di Jagir Wonokromo pada Senin kemarin, dimulai sejak dini hari hingga petang. Warga tak berdaya menghalangi ribuan aparat yang dilengkapi alat berat untuk menghancurkan seluruh bangunan di sempadan sungai Jalan Jagir Wonokromo, sehingga sedikitnya 380 keluarga kehilangan tempat tinggalnya (Kompas 5 Mei 2009). Permukiman sempadan sungai di Jalan Jagir mulai tumbuh pada tahun 1964, setelah 50 pedagang besi di pasar Wonokromo tergusur akibat pembuatan terminal angkot dan membangun lapak baru di sempadan sungai. Para pedagang ini kemudian mulai membangun bangunan permanen dan berkembang menjadi rumah tinggal. Warga Jagir mulai tercatat sebagai pembayar PBB (dulu IPEDA) sejak tahun 1975 dan mulai mendapat aliran listrik PLN tahun 1983 yang berlanjut dengan pemasangan fasilitas telepon Telkom.

Pemanfaatan sempadan melanggar peraturan
Penertiban bangunan di sempadan sungai telah direncakan sejak tahun 2002 namun mendapat penolakan keras dari ribuan keluarga yang terlanjur mendirikan bangunan di sempadan sungai, hingga Pemerintah Kota Surabaya melibatkan masyarakat sempadan sungai dalam penyusunan Perda No.9 Tahun 2007 yang menetapkan lebar sempadan sungai 5 meter dari bibir sungai. Akan tetapi, Perda tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk direvisi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 380/KPTS/M/2004 yang menetapkan lebar sempadan sungai 11 meter. Disamping itu, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 Tahun 1997 telah melarang pendirian bangunan permanen diatas sempadan, sehingga pemerintah tidak mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan di atas tanah sempadan sungai.

Sempadan sungai merupakan tanah negara yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta. Masyarakat dapat memanfaatkan tanah sempadan untuk kegiatan tertentu dengan ijin dari Dinas PU Pengairan berdasarkan rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirta. Ijin yang dikeluarkan Dinas PU Pengairan adalah ijin sewa tanah, bukan ijin untuk memiliki tanah sempadan atau mendirikan bangunan permanen di atasnya. Lemahnya mekanisme pengawasan sempadan sungai mengakibatkan banyaknya masyarakat yang memanfatkan sempadan sungai tanpa ijin dan melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, bahkan di beberapa lokasi tanah sempadan sungai malah dilengkapi dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat.

Pentingnya Melindungi Sempadan Sungai
Sempadan sungai telah ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi fungsi sungai. Sempadan sungai bervegetasi alami berfungsi sebagai kawasan resapan air yang menyerap air larian runoff masuk ke dalam tanah melalui perakaran dan rongga tanah di sekitar tumbuhan, sehingga menampung dan mengurangi volume luapan banjir dari sungai yang meluap ke daratan di hilir. Selain itu sempadan sungai bervegetasi juga mengurangi volume air larian dari daratan yang akan masuk ke sungai, sehingga mengurangi luapan air sungai ketika banjir. Air yang meresap ke dalam tanah di sempadan sungai mengisi cadangan air bawah tanah, sehingga menjaga persediaan air di musim kemarau. Sempadan sungai bervegetasi juga berfungsi seperti ginjal manusia yang menyaring limbah cair agar tidak langsung masuk ke sungai dan mencegah sedimentasi sungai. Vegetasi sempadan sungai memberi kesejukan dan menyediakan habitat yang nyaman bagi berbagai jenis hewan air dan hewan darat di sekitar sungai. Di sempadan sungai yang bervegetasi alami kita dapat menemukan hewan langka, seperti bulus (Amyda cartilaginea), nyambik (Varanus salvator), dan burung sri mbok-mbok. Lebar minimal sempadan sungai untuk dapat berfungsi optimal dalam melindungi sungai adalah 22 meter di tepi kiri dan kanan sungai.

Mendirikan bangunan di sempadan sungai akan menghilangkan fungsi perlindungan sempadan sungai, serta merugikan masyarakat lain karena berpotensi meningkatkan pencemaran, sedimentasi dan resiko banjir di wilayah hilir. Selain itu pembangunan permukiman di sempadan sungai juga membahayakan keselamatan masyarakat penghuni sempadan sungai sendiri, karena sempadan sungai adalah kawasan yang rawan banjir dan longsor, serta terimbas langsung oleh dampak pencemaran sungai. Oleh sebab itu, masyarakat yang terkena penertiban sempadan diharapkan dapat menyadari dan menerima keputusan pemerintah untuk keselamatan kita semua. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan lahan permukiman pengganti yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Pertambahan populasi penduduk membutuhkan sarana permukiman dan keterbatasan lahan memang menjadi kendala, sehingga pembangunan vertikal perlu dikembangkan sebagai solusi penyediaan permukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Untuk mencegah pemanfaatan tanah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peraturan, Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sempadan sungai, diantaranya PU Pengairan, Jasa Tirta I, Badan Pertanahan Negara, Dinas Perijinan, Camat dan Lurah di sepanjang sempadan sungai untuk menertibkan sertifikat hak milik atas tanah sempadan sungai dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah bertambahnya pembangunan permukiman di sempadan sungai. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi peraturan pemanfaatan sempadan sungai kepada seluruh pihak, baik lembaga pemerintah dan masyarakat di Jawa Timur agar tidak membangun rumah di sempadan sungai untuk menghindari penggusuran di kemudian hari.

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat untuk menjaga dan mengawasi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan sungai dengan membangun kawasan hijau bervegetasi riparian corridor di sepanjang sempadan sungai. Penataan sempadan diupayakan untuk memaksimalkan fungsi resapan air dan mengurangi pencemaran sungai dengan menanam jenis tumbuhan asli lokal misalnya bambu, alang-alang, waru, sukun, keluwih, dan tanaman semusim yang sekaligus dapat menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sempadan sungai yang masih alami harus dilindungi untuk mencegah penjarahan dan pembangunan bangunan permanen di tanah sempadan sungai. Sempadan sungai bervegetasi dapat dikembangkan sebagai sarana ekowisata menjadi tempat yang nyaman untuk memancing ikan, birdwatching, dan wisata sungai lainnya. Melindungi sempadan sungai sebagai kawasan hijau bervegetasi adalah upaya Jogo Kali demi kesejahteraan dan keselamatan kita semua

Penulis:
Daru Setyo Rini, MSi., Dipl. ME
Dosen Magister Manajemen Teknik Lingkungan
Program Pascasarjana ITATS Surabaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: