ECOTON DESAK MENTERI PU BENAHI BRANTAS

 
Ecoton akhirnya melayangkan surat pada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Ecoton mendesak agar pemerintah segera melakukan upaya penyelamatan terhadap Sungai Brantas
SURABAYA, KOMPAS.com – Setelah berulangkali mengajukan desakan pada Gubernur Jawa Timur namun tak pernah digubris, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecoton akhirnya melayangkan surat pada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Ecoton mendesak agar pemerintah segera melakukan upaya penyelamatan terhadap Sungai Brantas.

Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, sejak tahun 2009, Sungai Brantas telah ditetapkan sebagai sungai strategis nasional melalui Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2008, tentang pengelolaan sumberdaya air. Namun demikian, penetapan ini tak diikuti dengan kebijakan pengelolaan dan kewenangan pengawasan sungai yang serius.
“Kami menemukan enam kerusakan ekologis ekosistem Sungai Brantas. Langkah penyelamatan harus segera dilakukan karena fungsi daerah aliran sungai (DAS) Brantas sangat signifikan untuk masyarakat Jatim,” paparnya, Jumat (4/12) di Surabaya.
Enam kerusakan ekologis yang terjadi di ekosistem DAS Brantas adalah menyusutnya kawasan resapan di daerah hulu, pencemaran air di daerah hulu, penurunan dasar sungai, perubahan profil sungai, kepunahan lima jenis ikan khas Sungai Brantas, dan tingginya tingkat pencemaran di DAS Brantas bagian tengah dan hilir.

Perlu diketahui, dalam tiga tahun antara tahun 2007 hingga 2009 jumlah mata air di hulu Sungai Brantas yang awalnya berjumlah 170 buah menyusut hingga 46 buah.

Alih fungsi la han di kawasan hulu mengakibatkan sejumlah mata air mengering dan mengalami penurunan debit.

Selain mengering, di kawasan hulu sungai juga mengalami pencemaran. Dari enam gunung yang menjadi sumber mata air Sungai Brantas, empat di antaranya telah tercemar.

Dua gunung, yaitu Gunung Kawi dan Argowayang tidak tercemar, sedangkan empat gunung lain, yakni Wilis, Anjasmoro, Kelud, dan Arjuno telah tercemar.

Tambang pasir

Dari pemantauan Ecoton, mulai kawasan Ngunut, Tulungagung hingga Jombang ditemukan 550 titik penyedotan pasir dengan menggunakan mesin pontoon.

“Setiap hari hampir tiga juta meter kubik pasir disedot dari dasar Sungai Brantas. Penambangan ini mengakibatkan terjadinya penurunan dasar sungai sekitar enam meter di kawasan Kediri,” ucap Prigi.

Penambangan pasir yang dilakukan sejak tahun 1990 juga menyebabkan perubahan profil sungai. Pada beberapa titik DAS, alur sungai yang awalnya sempit dan dangkal berubah menjadi lebar dan dalam yang akan mengancam matinya aliran irigasi ke persawahan.

Sementara itu, hal terparah yang harus segera disikapi bersama adalah melonjaknya tingkat pencemaran di DAS Brantas bagian tengah dan hilir.

Menurut Prigi, di kawasan tersebut setiap hari masuk 330 ton limbah cair, dengan rincian 63 persen berasal dari limbah domestik dan 37 persen dari limbah industri.

Ini mengkhawatirkan karena sebanyak 16 kabupaten/kota di wilayah DAS Brantas setiap hari memanfaatkan 20 meter kubik per detik air dari Sungai Brantas.

“Karena itu, tak heran jika dalam dua tahun terakhir sering terjadi kematian ikan massal di aliran Sungai Brantas,” ungkap Prigi.

Dengan tingginya tingkat pencemaran Kali Surabaya, Ecoton mencatat empat jenis ikan yang diperkirakan punah karena tak pernah lagi dijumpai sejak tahun 2004 lalu.

Ikan-ikan tersebut, yaitu Ikan Remes, Lempuh, Wagal, dan Pacal. Sedangkan, 30 jenis ikan lainnya masih bisa ditemui dalam periode Oktober-November 2009.

Langkah serius

Menyikapi hal ini, Ecoton mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya konkrit, yaitu penghentian penambangan pasir di daerah Kediri, penetapan kawasan bantaran Sungai Brantas sebagai kawasan lindung, penetapan status lindung pada enam gunung tempat mata air Sungai Brantas, pembangunan tanggul penahan di bantaran sungai, pemulihan DAS Brantas sebagai habitat ikan, menetapkan daya tampung limbah Sungai Brantas, dan penetapan kelas/peruntukan Sungai Brantas. Pemerintah harus segera bertindak, minimal mengundang para bupati dan walikota untuk berkoordinasi menyelamatkan DAS Brantas.

Jika sampai bulan Februari 2010 mendatang tak ada tindakan, maka kami akan menempuh upaya hukum, tambah Prigi.
Hingga saat ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo belum juga melaksanakan amanat Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 677/Pdt.G/2007/PN.Sby.

Dalam akta, gubernur seharusnya menetapkan kelas Kali Surabaya (hilir Sungai Brantas) enam bulan setelah Peraturan Daerah Jatim Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air disahkan.

Jumat, 4 Desember 2009 | 19:06 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan
sumber : http://regional.kompas.com/read/xml/2009/12/04/19062352/gubernur.jatim.tak.tanggapi.ecoton.lapor.menteri

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: